TENTANG KEPATUHAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID - 19)

1. Bahwa mempertimbangkan situasi nasional terkait dengan cepatnya penyebaran covid-19, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka penanganan secara baik, cepat, dan tepat agar penyebaran tidak meluas dan berkembang menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Bahwa untuk memberikan perlindunagan terhadap masyarakat, Porli senantiasa mengacu asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (solus populi suprema lex esto), dengan ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan maklumat :
   • tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik ditempat umum maupun dilingkunagan sendiri, yaitu :
     1. Pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan, dan kegiatan lainnya yang sejenis.
     2. Kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazaar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga.
     3. Kegiatan olah raga, kesenian dan jasa hiburan.
     4. Unjuk rasa, pawai dan karnaval; serta
     5. Kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya massa.
   • tetap tenang dan tidak panik serta lebih meningkatkan kewaspadaan dilingkungan masing - masing dengan selalu mengikuti informasi dan imbauan resmi yang dikeluarkan pemerintah.
   • apabila dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari kegiatan yang melibatkan banyak orang dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan wajib mengikuti prosedur perintah terkait pencegahan penyebaran covid - 19.
   • tidak melakukan pembelian dan/atau menimbun kebutuhan bahan pokok maupun kebutuhan masyarakat lainnya secara berlebihan.
   • tidak terpengaruh dan menyebarkan berita - berita  dengan sumber tidak jelas yang dapat menimbulkan keresahan dimasyarakat; dan
   • apabila ada informasi yang tidak jelas sumbernya dapat menghubungi kepolisian setempat.
3. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota porli wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
4. Demikian maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal   : 19 Maret 2020
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Drs. Idham Aziz,M.Si. (Jendral Polisi).